ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kalurahan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan kalurahan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di kalurahan dibutuhkan adanya kesinambungan perolehan pendapatan kalurahan. Pemerintah kalurahan selaku pelaksanan pembangunan di kalurahan harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan kalurahan secara maksimal untuk mensejahterakan seluruh masyarakat kalurahan.
Untuk itu dalam enam tahun ke depan harus ditetapkan arah kebijakan yang jelas terhadap pengelolaan pendapatan kalurahan, pengelolaan belanja kalurahan, dan pengelolaan pembiayaan kalurahan. Adapun arah kebijakan pengelolaan pendapatan kalurahan meliputi :
- Memfokuskan sumber-sumber pendapatan kalurahan pada upaya peningkatan kegiatan yang menunjang ekonomi kemasyarakatan.
- Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberdayakan seluruh potensi kalurahan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan kalurahan.